TOKOBERITA.COM Lubuk Pakam – Suasana Kantor DPRD Deliserdang mendadak memanas pada Kamis pagi, 15 Mei 2025. Puluhan mantan pegawai honorer yang telah diberhentikan secara mendadak melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan. Aksi ini menjadi sorotan masyarakat karena massa menuding adanya ketidakadilan dalam proses pemberhentian dan rekrutmen pegawai honorer di lingkungan kantor dewan.
Massa aksi yang terdiri dari para mantan pegawai honorer datang dengan membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Di antaranya bertuliskan “DPRD Tidak Berpihak pada Rakyat”, “Tolak Rekrutmen Nepotisme”, dan “Kami Dikorbankan Tanpa Alasan Jelas”. Aksi ini dilakukan secara damai, namun penuh dengan emosi dan kekecewaan yang mendalam.
Menurut keterangan salah satu peserta aksi, mereka diberhentikan secara sepihak tanpa penjelasan memadai dari pihak DPRD Deliserdang. Ironisnya, dalam proses rekrutmen ulang yang dilakukan pada tahun 2024 hingga awal 2025, justru terdapat sejumlah pegawai baru yang diterima bekerja meskipun belum memiliki masa kerja sebelumnya.
“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi di kantor ini, tapi tiba-tiba kami diberhentikan. Sementara orang-orang yang baru masuk malah dipertahankan. Di mana keadilannya?” ungkap Andri, salah satu mantan honorer yang ikut aksi unjuk rasa.
Mereka juga menuding bahwa pihak DPRD melakukan praktik yang tidak transparan dalam seleksi pegawai honorer. Beberapa peserta aksi bahkan menyebut adanya dugaan nepotisme dan campur tangan politik dalam proses rekrutmen, yang membuat sebagian besar pegawai lama tersingkir begitu saja.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyinggung aturan yang sebelumnya ditegaskan oleh Bupati Deliserdang. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa rekrutmen tenaga honorer harus mengikuti ketentuan dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan kedekatan atau relasi pribadi. Namun, kenyataan di lapangan dianggap bertolak belakang dengan instruksi tersebut.
“Kami tahu ada surat edaran bupati soal aturan rekrutmen honorer, tapi kenapa masih ada yang tidak sesuai aturan? Ini artinya ada yang main-main dengan kebijakan,” ujar Siti, peserta unjuk rasa lainnya dengan nada kesal.
Para pengunjuk rasa meminta agar DPRD Deliserdang segera melakukan evaluasi ulang terhadap rekrutmen honorer yang dilakukan belakangan ini. Mereka juga mendesak agar diberikan kesempatan untuk kembali bekerja atau minimal diberikan kejelasan status serta penghargaan atas pengabdian mereka selama ini.
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah anggota DPRD Deliserdang keluar dari gedung dan mencoba berdialog dengan massa. Namun, pertemuan itu berlangsung tegang karena massa terus melontarkan protes keras terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Salah satu anggota DPRD yang menemui massa menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pimpinan dewan dan dinas terkait. Namun, ia juga menegaskan bahwa proses rekrutmen pegawai honorer bukan sepenuhnya berada di tangan anggota dewan, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, pihak sekretariat DPRD Deliserdang belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan yang disampaikan para mantan pegawai honorer. Hingga siang hari, aksi masih berlangsung dengan pengamanan dari aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban.
Warga sekitar turut menyaksikan aksi tersebut dan sebagian menyatakan simpatinya terhadap para mantan pegawai honorer yang merasa diperlakukan tidak adil. “Mereka sudah lama kerja, tiba-tiba diganti begitu saja. Padahal yang baru malah dipertahankan. Ya wajar kalau mereka marah,” ucap seorang warga yang melihat dari kejauhan.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat luas di Deliserdang, mengingat pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses perekrutan pegawai, terutama yang bersumber dari dana publik. Pemerintah daerah pun didorong untuk segera menyelidiki dugaan penyimpangan yang disuarakan oleh para eks pegawai honorer tersebut.
Jika tidak ada kejelasan atau penyelesaian yang adil, para pengunjuk rasa mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar dan melibatkan elemen masyarakat lainnya. Mereka menyatakan tidak akan tinggal diam atas keputusan yang dianggap tidak menghargai dedikasi mereka selama ini.
Aksi damai ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada keadilan dan pengabdian. Pemerintah daerah, khususnya DPRD Deliserdang, kini berada dalam sorotan untuk membuktikan komitmen mereka terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat.
