
PEMKO MEDAN – Medan kembali berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Command Center yang berada di Kantor Wali Kota Medan. Keikutsertaan Pemko Medan dalam rakor nasional ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Rapat tersebut diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan secara virtual memungkinkan seluruh daerah mengikuti arahan pemerintah pusat secara serentak dan efisien.
Pada rakor tersebut, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan, Citra Effendi Capah. Ia hadir untuk menyimak langsung arahan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Kehadiran perwakilan tersebut menunjukkan keseriusan Pemko Medan dalam mengikuti agenda pengendalian inflasi. Seluruh arahan yang diterima nantinya akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara tepat di tingkat kota.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Tomsi Tohir. Dalam rapat itu, ia memberikan sejumlah arahan kepada kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan secara daring. Forum ini menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pembahasan dalam rapat berlangsung terarah dengan menitikberatkan pada langkah-langkah konkret di lapangan. Para peserta diharapkan dapat menerjemahkan arahan tersebut ke dalam program nyata di daerah masing-masing.
Rakor ini diselenggarakan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. Pemerintah menilai kestabilan harga kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Ketersediaan barang yang memadai dinilai menjadi kunci agar harga tidak bergejolak di pasaran. Koordinasi lintas daerah pun terus diperkuat guna menjaga kelancaran distribusi.
Salah satu fokus utama pembahasan dalam rakor tersebut adalah krisis iklim yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan pokok. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu produksi pertanian sehingga berdampak pada jumlah pasokan di pasaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pemerintah pusat mengingatkan daerah agar senantiasa memantau perkembangan cuaca dan dampaknya terhadap produksi. Antisipasi yang matang diyakini dapat meminimalkan risiko gangguan pasokan.
Selain krisis iklim, potensi bencana juga menjadi perhatian serius dalam pembahasan rakor. Bencana alam dapat menghambat distribusi barang sehingga menyebabkan kelangkaan di sejumlah wilayah. Gangguan pada rantai pasok tersebut berpotensi mendorong lonjakan harga barang pokok di pasaran. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan terkoordinasi. Kesiapsiagaan yang baik dianggap mampu menjaga stabilitas harga meskipun terjadi situasi darurat.
Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pemantauan harga dan stok bahan pokok secara rutin. Pemantauan tersebut dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, hingga tingkat distributor. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang cepat apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Daerah diharapkan aktif melaporkan perkembangan harga kepada pemerintah pusat. Sinergi tersebut diharapkan membuat penanganan inflasi berjalan lebih efektif.
Pemko Medan sendiri berkomitmen menindaklanjuti seluruh arahan yang diperoleh dalam rakor tersebut. Perangkat daerah terkait akan diminta memperkuat langkah pengendalian inflasi sesuai dengan kondisi di Kota Medan. Upaya itu mencakup pemantauan harga, pengamanan pasokan, serta kelancaran distribusi bahan pokok. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan distributor, juga dinilai penting. Pemko Medan berharap seluruh upaya tersebut dapat menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Masyarakat pun diimbau untuk turut berperan dalam menjaga stabilitas harga dengan berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Perilaku panik dalam membeli barang kerap memicu kelangkaan dan kenaikan harga yang sebenarnya tidak perlu. Pemerintah berharap warga dapat memanfaatkan informasi resmi mengenai ketersediaan dan harga bahan pokok. Dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dari keberhasilan pengendalian inflasi. Dengan demikian, stabilitas ekonomi di tingkat daerah dapat terus terjaga.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam menghadapi tantangan inflasi yang dipengaruhi berbagai faktor. Keikutsertaan Pemko Medan menjadi wujud komitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok. Ke depan, koordinasi yang berkesinambungan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah yang terpadu, inflasi diharapkan tetap terkendali sepanjang tahun 2026.
