
TOKOBERITA.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin serius dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp31 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 untuk melaksanakan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG).
Staf Disdik Sumut, Faisyal Hartawan Isma, menyampaikan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada wilayah Kepulauan Nias sebagai tahap awal penerapan program. Menurutnya, Nias dipilih karena merupakan salah satu daerah dengan tantangan pendidikan yang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga tingginya angka putus sekolah.
“Yang dianggarkan Rp31 miliar untuk tahun depan, khusus untuk Kepulauan Nias. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan Nias menjadi daerah pertama yang mendapat prioritas,” ujar Faisyal dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (19/9/2025).
PUBG dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, terutama di daerah yang tergolong tertinggal. Program ini mencakup pembebasan biaya operasional sekolah serta dukungan bagi peserta didik agar tidak lagi terbebani dengan pungutan yang kerap menjadi penghalang melanjutkan pendidikan.
Faisyal menjelaskan, pelaksanaan PUBG akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Tahap awal di Kepulauan Nias diharapkan dapat menjadi percontohan sebelum program diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
“Kami ingin melihat bagaimana efektivitas program ini di lapangan, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Jika berhasil, akan lebih mudah bagi pemerintah memperluas cakupan ke daerah lain,” tambahnya.
Program ini sejalan dengan visi Pemprov Sumut dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang terjangkau dianggap sebagai kunci untuk membuka peluang masyarakat keluar dari jerat kemiskinan, sekaligus menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di masa depan.
Selain membebaskan biaya sekolah, PUBG juga akan menyentuh aspek penyediaan sarana penunjang belajar. Pemprov berencana memperkuat fasilitas pendidikan di Nias, seperti penyediaan buku, alat peraga, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar kualitas pembelajaran lebih merata.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat Nias yang menilai program tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak di daerah. Selama ini, banyak anak di Kepulauan Nias yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya.
Dengan adanya program ini, diharapkan angka partisipasi sekolah meningkat secara signifikan. Pemerintah optimistis, melalui intervensi langsung pada pembiayaan pendidikan, tidak ada lagi anak usia sekolah di Nias yang tertinggal dari pendidikan formal.
Pengamat pendidikan, Andri Gultom, menilai langkah Pemprov Sumut ini cukup progresif. Ia menekankan bahwa implementasi harus benar-benar terawasi dengan baik agar dana yang besar tidak disalahgunakan. “Jangan sampai tujuan mulia ini terhambat oleh persoalan birokrasi dan penyalahgunaan anggaran,” katanya.
Di sisi lain, tantangan geografis di Kepulauan Nias juga menjadi perhatian. Akses transportasi yang terbatas berpotensi menghambat distribusi bantuan pendidikan. Oleh karena itu, Pemprov diminta menyiapkan strategi logistik yang matang agar program bisa berjalan tanpa kendala.
Faisyal memastikan, koordinasi lintas sektor akan dilakukan. Pemprov akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, aparat desa, hingga masyarakat agar program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar anak-anak di Nias.
Jika tahap awal di Nias sukses, Pemprov Sumut berencana memperluas cakupan program ke kabupaten lain secara bertahap. Dengan begitu, target pendidikan gratis di seluruh Sumut bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan.
PUBG diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan pendidikan di Sumatera Utara. Dengan dukungan anggaran Rp31 miliar pada tahap awal, Pemprov optimistis langkah ini akan membawa perubahan nyata bagi masa depan generasi muda, khususnya di wilayah kepulauan.