TOKOBERITA.COM – Nama Dr. Meilanie Buitenzorgy, seorang dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB), tiba-tiba menjadi perhatian publik. Hal ini menyusul analisis yang ia tulis dan unggah melalui akun Facebook pribadinya terkait kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam analisis tersebut, Meilanie mengulas riwayat pendidikan Gibran mulai dari Orchid Park Secondary School di Singapura hingga UTS Insearch di Australia. Menurutnya, dua jenjang pendidikan itu tidak bisa langsung disetarakan dengan pendidikan formal di Indonesia, khususnya ijazah SMA.
Ia menegaskan bahwa jika mengacu pada sistem penyetaraan di Indonesia, pendidikan yang ditempuh Gibran hanya dapat disejajarkan dengan jenjang sekolah dasar (SD). Pernyataan ini sontak menimbulkan perdebatan luas di ruang publik.
“Maka fix, kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD,” tulis Meilanie di akhir analisisnya yang kemudian viral.
Unggahan tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang mengomentari analisis itu, sebagian besar mendukung argumentasi Meilanie, sementara sebagian lainnya menilai pernyataan itu berlebihan dan berpotensi menyesatkan.
Meilanie berpendapat bahwa sistem pendidikan di luar negeri memang tidak bisa serta-merta disamakan dengan sistem di Indonesia. Ia menyebut perlu ada telaah mendalam jika ingin melakukan penyetaraan ijazah.
Analisis yang dibuatnya dinilai tajam karena disertai penjelasan akademis. Namun, tidak sedikit pula pihak yang menilai bahwa kesimpulannya terlalu provokatif, terlebih karena menyangkut seorang pejabat tinggi negara.
Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Wakil Presiden Gibran maupun tim hukumnya terkait analisis tersebut. Namun, beberapa tokoh politik mulai memberikan tanggapan dengan menyerukan agar perdebatan ini tidak dibesar-besarkan.
Sejumlah akademisi pun ikut angkat bicara. Ada yang menilai analisis Meilanie merupakan bentuk kebebasan akademik, tetapi ada pula yang mengingatkan bahwa hasil analisis sebaiknya dipublikasikan dengan metode ilmiah yang lebih formal, bukan sekadar unggahan di media sosial.
Publik juga menyoroti bagaimana isu pendidikan ini dapat memengaruhi citra seorang pejabat negara. Dalam konteks demokrasi, integritas dan kapasitas pejabat publik memang kerap dipertanyakan, termasuk latar belakang pendidikannya.
Kasus ini membuka diskusi lebih luas mengenai pentingnya transparansi pendidikan pejabat publik. Beberapa kalangan menilai, masyarakat berhak tahu detail riwayat pendidikan pemimpin negara secara jelas.
Di sisi lain, sebagian pihak mengingatkan agar isu ini tidak digunakan sebagai alat politisasi. Mereka menekankan bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh gelar pendidikan, tetapi juga pengalaman dan kemampuan mengelola pemerintahan.
Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan Meilanie sudah terlanjur menimbulkan gelombang reaksi. Bahkan, sejumlah pengamat menilai ini bisa memicu perdebatan hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan.
Kasus ini juga menjadi contoh betapa cepatnya sebuah analisis akademis dapat menyebar dan memengaruhi opini publik di era digital. Apalagi jika analisis tersebut menyentuh figur politik besar seperti Wakil Presiden.
Hingga kini, publik masih menunggu apakah akan ada klarifikasi langsung dari Gibran terkait riwayat pendidikannya. Sementara itu, pernyataan Dr. Meilanie tetap menjadi bahan diskusi hangat di media sosial dan forum-forum akademik.
