TOKOBERITA.COM – Isu penempatan pejabat dari luar daerah kembali memicu kegaduhan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Dua nama menjadi pusat perhatian publik karena dianggap menyalip pejabat internal yang sudah lama berkarier sebagai ASN.
Nama pertama adalah Citra Effendi Capah. Kehadirannya langsung menempati posisi strategis membuat sejumlah pihak mempertanyakan proses seleksi yang berjalan. Capah disebut memiliki kedekatan dengan Sekda Medan, Wiriya Alrahman.
Nama kedua, Erfin Fakhrurrazi, juga tidak lepas dari sorotan. Ia disebut memiliki hubungan pertemanan lama dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sejak masa SMA. Dugaan kedekatan personal ini memicu pertanyaan tentang objektivitas dalam penempatan jabatan.
Kedua pejabat tersebut dianggap sebagai “pejabat impor” karena bukan berasal dari lingkungan ASN Kota Medan. Status ini membuat banyak pihak merasa pemerintahan kota tidak memberikan ruang yang cukup bagi ASN internal yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Pemerhati kebijakan publik menilai fenomena ini bisa berdampak negatif terhadap motivasi ASN. Mereka yang sudah berpengalaman dan memahami kondisi Medan justru harus melihat orang luar masuk dan menduduki jabatan tinggi.
Menurut mereka, praktik seperti ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap mekanisme merit system yang seharusnya menjadi dasar utama dalam manajemen kepegawaian modern.
Publik menilai bahwa Pemko Medan harus menjelaskan secara transparan alasan penempatan dua pejabat tersebut. Tanpa penjelasan yang jelas, spekulasi terkait nepotisme dan politik balas budi akan terus bermunculan.
Apalagi, penempatan pejabat dari luar daerah bukan pertama kalinya terjadi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa proses promosi dan mutasi jabatan belum sepenuhnya berjalan berdasarkan kompetensi objektif.
Di sisi lain, sebagian pihak berpendapat bahwa pejabat dari luar daerah bisa membawa perspektif baru dan pola kerja segar untuk mempercepat reformasi birokrasi. Namun, hal ini tetap harus dilakukan melalui proses seleksi yang adil dan transparan.
Isu makin panas karena publik mempertanyakan apakah pejabat-pejabat ini benar-benar lolos melalui proses kompetitif atau hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat tertentu.
Pertanyaan yang berulang di berbagai diskusi publik sederhana namun tajam: Apakah penempatan ini murni karena kompetensi atau karena relasi?
Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Waas, akhirnya memberikan pernyataan terbuka. Ia menekankan bahwa penempatan pejabat tidak bersifat permanen dan akan selalu dievaluasi.
“Kita tetap melakukan evaluasi. Kalau tak bisa bekerja, kita copot,” tegas Rico kepada wartawan. Pernyataan ini dimaknai sebagai komitmen menjaga profesionalitas birokrasi.
Namun, sejumlah aktivis tetap menilai bahwa persoalan utama bukan hanya soal evaluasi kinerja, tetapi proses awal dalam memilih pejabat. Jika proses tidak transparan, maka hasilnya akan selalu dipertanyakan.
ASN internal juga berharap pemerintah kota dapat lebih menghargai senioritas, pengalaman, dan dedikasi mereka dalam membangun kota. Mereka merasa layak dipertimbangkan untuk jabatan-jabatan strategis.
Sejumlah pengamat menilai bahwa gejolak ini dapat menjadi momentum penting bagi Pemko Medan untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi jabatan agar lebih kredibel.
Selain itu, Pemko Medan perlu meningkatkan komunikasi publik. Penjelasan yang komprehensif dapat meredam isu dan menghindarkan kegaduhan yang tidak perlu.
Jika tidak ditangani dengan baik, polemik ini bisa mengganggu stabilitas internal pemerintahan dan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa birokrasi modern membutuhkan kombinasi antara profesionalitas, transparansi, dan integritas dalam setiap proses penempatan pejabat.
Pada akhirnya, polemik pejabat impor di Medan menjadi cermin betapa pentingnya merit system diterapkan secara konsisten. Hanya dengan itulah kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga.
