TOKOBERITA.COM – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan akan memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pemanggilan ini dilakukan untuk menelusuri sumber kayu-kayu yang ditemukan terseret saat banjir besar melanda wilayah tersebut.
Menurut Hanif, kayu-kayu yang terbawa arus banjir menjadi salah satu indikator adanya aktivitas yang berpotensi memperparah dampak bencana di sekitar DAS Batang Toru. Karena itu, pemerintah ingin memastikan dari mana kayu-kayu tersebut berasal.
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menemukan penyebab utama kerusakan lingkungan yang berdampak pada munculnya bencana banjir dan longsor di Sumut.
Hanif menjelaskan bahwa identifikasi perusahaan dilakukan berdasarkan analisis citra satelit yang menunjukkan adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan kerusakan ekosistem.
“Dari analisa citra satelit, ada delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah hujan dan banjir ini,” ujar Hanif kepada wartawan, Senin (1/12/2025).
Ia juga sudah memerintahkan Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera mengambil langkah cepat dan tegas dalam proses penyelidikan.
Hanif menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan klarifikasi langsung dari pihak perusahaan untuk memastikan apakah ada pelanggaran dalam kegiatan operasional mereka.
Menurutnya, pendekatan ini menjadi penting agar kebijakan penanganan lingkungan yang diambil pemerintah berbasis data dan temuan yang akurat.
Selain itu, pemerintah ingin memastikan bahwa ekosistem DAS Batang Toru mendapatkan perlindungan penuh, mengingat kawasan tersebut memiliki fungsi vital bagi keseimbangan lingkungan.
Hanif menekankan bahwa pemanggilan perusahaan bukanlah langkah tuduhan, melainkan proses penelusuran awal untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Dia berharap perusahaan dapat bersikap kooperatif dalam memberikan data, dokumen, dan penjelasan terkait kegiatan yang mereka lakukan di wilayah tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup juga sedang menyiapkan tim kajian untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna mencocokkan temuan citra satelit dengan kondisi nyata di lapangan.
Hanif menegaskan bahwa apabila ditemukan unsur pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan DAS untuk mematuhi aturan lingkungan dan menjaga kelestarian hutan.
Menurut Hanif, kerusakan lingkungan yang terjadi di hulu sungai akan berdampak langsung pada masyarakat di hilir, terutama dalam bentuk banjir besar seperti yang baru-baru ini terjadi.
Dalam kesempatan itu, Hanif menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.
Ia menyampaikan bahwa pencegahan bencana jauh lebih efektif dilakukan melalui pengelolaan lingkungan yang baik daripada hanya mengandalkan langkah tanggap darurat.
Hanif juga mengatakan bahwa pemerintah akan memperbaiki sistem pemantauan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi satelit dan data lokasi secara berkala.
Ia berharap penelusuran ini bisa menjadi titik awal perbaikan tata kelola lingkungan di kawasan Batang Toru dan wilayah lain yang rawan kerusakan.
Sebagai penutup, Hanif menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menangani persoalan lingkungan secara menyeluruh dan tidak ingin ada kejadian serupa terulang di masa depan.
