TOKOBERITA.COM – Seorang anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan ke Polda Sumut oleh pegawai bank setelah terjadi insiden di perairan setempat. Kejadian ini terjadi di kawasan perairan dengan gelombang mencapai 5 meter, yang sebelumnya telah diwaspadai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Laporan tersebut kini sedang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk memastikan kejelasan duduk perkara.
Menurut informasi yang beredar, insiden ini bermula dari perselisihan antara anggota dewan tersebut dengan seorang pegawai bank. Keduanya diduga terlibat dalam cekcok yang berujung pada pelaporan ke pihak berwajib. Meski belum ada keterangan resmi mengenai detail kasus, sumber terpercaya menyebut bahwa konflik ini terkait dengan masalah pribadi yang melibatkan kepentingan bisnis.
Sementara itu, BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi gelombang tinggi di perairan Sumatera Utara, termasuk wilayah tempat kejadian berlangsung. Peringatan ini menyebutkan bahwa gelombang bisa mencapai ketinggian 2 hingga 5 meter, sehingga berpotensi membahayakan aktivitas laut. Namun, belum diketahui apakah kondisi cuaca turut memicu insiden tersebut.
Di sisi lain, isu rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Sumut juga menjadi sorotan. Wali Kota Medan, Bobby Nasution, membuka suara mengenai rencana pemindahan beberapa kepala dinas Kota Medan ke pemerintahan provinsi. Ia menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan provinsi.
Selain itu, Bobby Nasution dan anggota Komisi VIII DPR RI, Masinton Pasaribu, menunjukkan kolaborasi positif dalam kunjungan kerja ke Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara Sumut dan Aceh, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Namun, di tengah berbagai dinamika politik tersebut, muncul laporan mengenai kejanggalan anggaran di Dinas Sosial Sumut. Bobby Nasution menyoroti adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, yang berpotensi merugikan negara. Ia meminta agar dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Sementara itu, di lingkungan kepolisian, Bripka Horas Manulang diperiksa oleh Propam Polda Sumut atas dugaan pemerasan terhadap pelanggar lalu lintas. Oknum polisi ini diduga meminta uang dalam proses transfer berkas pelanggaran. Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan internal untuk menjaga integritas aparat penegak hukum.
Di tengah berbagai kasus hukum yang mencuat, masyarakat Sumut juga dihebohkan dengan penangkapan pasangan suami-istri yang membawa 100 kg sabu. Keduanya diduga sebagai kurir narkoba antar-pulau dan kini sedang menjalani proses hukum. Penangkapan ini menunjukkan tingginya peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.
Selain itu, dua mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) ditangkap atas dugaan penganiayaan dan penusukan. Insiden ini memicu keprihatinan publik terhadap tindak kekerasan di kalangan pemuda. Pihak kampus menyatakan akan memberikan pendampingan hukum sekaligus evaluasi terhadap pembinaan karakter mahasiswa.
Di ranah politik, Komisi Nasional (Kompolnas) melakukan kunjungan kerja ke Medan untuk meninjau kinerja kepolisian setempat. Kunjungan ini sekaligus menanggapi berbagai laporan masyarakat terkait pelayanan hukum di Sumut. Kompolnas berharap agar Polda Sumut dapat meningkatkan profesionalisme dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.
Sementara itu, Pemprov Sumut tengah mempersiapkan tiga lapangan berstandar nasional untuk mendukung pelatihan Timnas Indonesia U-17. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi sepak bola nasional sekaligus memajukan olahraga di tingkat daerah.
Di sisi lain, kontroversi muncul terkait penyelenggaraan Gelar Melayu Serumpun 2025 di Medan. Sejumlah pihak mengkritik persiapan acara yang dinilai tidak maksimal, sehingga berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan budaya tersebut.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, keluarga korban pembunuhan oleh tetangga di Sumut terus menuntut keadilan. Sidang kasus ini telah digelar, namun duka mendalam masih dirasakan oleh pihak keluarga yang menginginkan hukuman setimpal bagi pelaku.
Terakhir, Kemenkeu Satu hadir di Bandara Kualanamu untuk memberikan layanan terintegrasi bagi masyarakat Sumut. Inisiatif ini diharapkan dapat mempermudah urusan perpajakan dan keuangan bagi warga yang melakukan perjalanan melalui bandara tersebut.
Dengan berbagai isu yang berkembang, Sumatera Utara terus menjadi sorotan baik dalam bidang politik, hukum, maupun pembangunan. Masyarakat berharap agar semua persoalan dapat diselesaikan dengan transparan dan adil demi kemajuan daerah.
