TOKOBERITA.COM – Wali Kota Medan, Rico Waas, semakin dikenal sebagai pemimpin yang hands-on melalui kebiasaannya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai instansi pemerintahan. Gaya kepemimpinannya yang rutin mengecek langsung kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan responsif terhadap keluhan masyarakat kini bahkan mendapat perhatian nasional. Baru-baru ini, Komisi II DPR RI secara resmi memberikan dukungan terhadap metode pengawasan langsung yang diterapkan Rico.
Salah satu sidak yang mencuri perhatian publik terjadi di Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Dalam kunjungan tersebut, Rico berhasil mengungkap praktik tidak terpuji berupa manipulasi absensi oleh lurah setempat. Temuan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena sistem absensi digital yang seharusnya mampu mencegah kecurangan justru masih bisa dimanipulasi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas Wali Kota Medan tersebut. Menurutnya, pendekatan proaktif seperti ini patut dijadikan contoh oleh kepala daerah lainnya dalam upaya meningkatkan disiplin dan akuntabilitas ASN. “Ini adalah bentuk konkret dari good governance yang perlu ditiru,” ujar Zulfikar.
Praktik sidak yang konsisten dilakukan Rico Waas ternyata telah membuahkan hasil signifikan. Sejak menjabat, ia telah melakukan puluhan inspeksi mendadak ke berbagai kelurahan, kecamatan, dan dinas di wilayah Medan. Pendekatan ini tidak hanya menemukan berbagai penyimpangan, tetapi juga menciptakan efek jera bagi ASN yang selama ini bekerja dengan setengah hati.
Kasus di Kelurahan Sari Rejo menjadi contoh nyata bagaimana sistem yang seharusnya modern masih bisa dikelabui. Rico menemukan bahwa meski menggunakan absensi digital, beberapa pegawai ternyata melakukan titip absen atau bahkan memalsukan kehadiran. Temuan ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kehadiran ASN di seluruh Medan.
Menanggapi temuan tersebut, Pemkot Medan segera mengeluarkan kebijakan penguatan sistem absensi. Langkah-langkah yang diambil antara lain penerapan verifikasi biometrik dua tahap, audit data kehadiran acak, dan sanksi tegas bagi pelaku manipulasi. “Kami tidak ingin ada lagi celah untuk kecurangan,” tegas Rico dalam konferensi pers.
Respons cepat Wali Kota Medan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Banyak warga yang mengaku merasa lebih dihargai karena keluhan mereka selama ini tentang pelayanan yang lamban kini ditanggapi dengan serius. “Baru kali ini ada pemimpin yang benar-benar turun langsung memeriksa keluhan kami,” ujar salah seorang warga Medan Polonia.
Pakar administrasi publik dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ahmad Syafii, menilai gaya kepemimpinan Rico Waas mencerminkan transformational leadership. “Dia tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi turun langsung memastikan kebijakan dijalankan dengan benar,” jelasnya. Menurut Syafii, pendekatan seperti ini efektif untuk memutus budaya kerja yang tidak produktif.
Tidak hanya fokus pada disiplin ASN, Rico juga menggunakan sidak sebagai sarana mendengar langsung aspirasi masyarakat. Dalam setiap kunjungannya, ia selalu menyempatkan berdialog dengan warga untuk memahami masalah di lapangan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan laporan resmi dari bawahannya.
Dampak positif dari inspeksi mendadak ini mulai terlihat pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Medan. Berdasarkan data Ombudsman RI Perwakilan Sumut, keluhan masyarakat tentang pelayanan yang buruk menurun signifikan dalam enam bulan terakhir. “Ini bukti bahwa pengawasan langsung memberi efek positif,” kata perwakilan Ombudsman.
Meski mendapat banyak pujian, gaya kepemimpinan Rico Waas ini juga menuai kritik dari sebagian kalangan. Beberapa pegawai mengeluh bahwa inspeksi mendadak menciptakan tekanan kerja berlebihan. Namun, Rico dengan tegas menyatakan bahwa tekanan tersebut justru diperlukan untuk menciptakan budaya kerja yang profesional.
Komitmen Rico dalam memberantas praktik tidak terpuji di birokrasi Medan juga diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Ia secara rutin berkoordinasi dengan BPKP, Inspektorat Daerah, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pengawasan. “Reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.
Keberhasilan Rico Waas dalam membenahi kinerja ASN ini bahkan menarik perhatian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menteri PANRB disebutkan sedang mempertimbangkan untuk menjadikan model pengawasan Medan sebagai contoh nasional dalam reformasi birokrasi.
Sebagai penutup, Wali Kota Medan menegaskan bahwa inspeksi mendadak akan terus dilakukan secara konsisten. “Ini bukan sekadar pencitraan, tapi komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Medan,” pungkas Rico. Dengan tekad kuat ini, Medan tampaknya sedang menapaki jalan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel.
