TOKOBERITA.COM – Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan masalah pendidikan yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), provinsi ini menempati peringkat keempat tertinggi di Indonesia dalam hal kekurangan kepala sekolah. Saat ini, tercatat sebanyak 2.948 posisi kepala sekolah di Sumatera Utara yang masih kosong.
Kekosongan jabatan kepala sekolah ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, khususnya tenaga pendidik dan masyarakat. Sebab, keberadaan kepala sekolah sangat krusial dalam menjalankan roda manajemen sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, serta menjamin kelangsungan proses belajar mengajar yang efektif.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan solusi yang instan. Ia menekankan pentingnya pembenahan struktur organisasi di Dinas Pendidikan agar sistem distribusi dan penunjukan kepala sekolah berjalan dengan baik.
“Ya iya, itu memang organisasi (Dinas Pendidikan) yang perlu diperbaiki, organisasinya yang harus benar-benar dibuat baik,” ujar Bobby kepada awak media saat ditemui di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis, 3 Juli 2025.
Bobby menambahkan bahwa kekosongan kepala sekolah bukan semata karena kurangnya sumber daya manusia, tetapi lebih kepada lemahnya tata kelola dan perencanaan yang tidak matang dalam pengelolaan pendidikan. Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari proses rekrutmen hingga sistem pembinaan kepala sekolah yang berkelanjutan.
“Kalau sistemnya masih lemah, sebanyak apa pun calon kepala sekolahnya, kita akan tetap mengalami kekurangan. Maka dari itu, sistem yang harus kita benahi dulu,” tegas Bobby.
Di sisi lain, sejumlah pemerhati pendidikan di Sumatera Utara juga menyayangkan lambannya pemerintah daerah dalam merespons permasalahan ini. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, harus menjalankan kegiatan belajar tanpa adanya kepala sekolah definitif. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas manajemen dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah.
Sebagai contoh, di beberapa kabupaten seperti Nias Selatan, Mandailing Natal, dan Labuhanbatu Utara, banyak guru yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Situasi ini dinilai tidak ideal karena mengganggu fokus guru dalam mengajar, sekaligus menciptakan beban kerja berlebih yang berujung pada penurunan kinerja.
Kementerian Pendidikan sendiri telah membuka program seleksi calon kepala sekolah secara nasional. Namun, implementasi di tingkat daerah sering kali terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari minimnya sosialisasi, kurangnya minat guru untuk mengikuti seleksi, hingga persoalan teknis administratif di dinas pendidikan kabupaten/kota.
Sebagai langkah awal, Bobby Nasution mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan, termasuk melakukan audit kinerja dan pemetaan ulang kebutuhan kepala sekolah di setiap wilayah. Ia juga membuka opsi untuk mempercepat proses pengangkatan kepala sekolah melalui penunjukan sementara sambil menunggu proses seleksi definitif.
Selain itu, Bobby juga mengimbau kepada para bupati dan wali kota di Sumut agar lebih proaktif dalam menyampaikan laporan kebutuhan tenaga pendidik dan kepala sekolah ke tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa urusan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah pusat atau provinsi.
“Kita butuh kerja sama yang kuat dari semua pihak, termasuk kabupaten dan kota. Jangan saling lempar tanggung jawab, karena yang dirugikan adalah anak-anak kita,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov Sumut berencana mengadakan rapat koordinasi lintas sektor bersama para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota guna mencari solusi konkret terhadap kekurangan kepala sekolah ini. Agenda utama dalam rapat tersebut adalah menetapkan prioritas penempatan kepala sekolah di daerah yang paling membutuhkan.
Masalah kekurangan kepala sekolah memang bukan hal baru di Indonesia. Namun, tingginya angka kekosongan di Sumatera Utara menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Sebab, tanpa kepala sekolah yang kompeten dan definitif, kualitas pendidikan sulit untuk ditingkatkan secara merata.
Dengan komitmen pembenahan organisasi dan kolaborasi lintas pihak yang diusung oleh Gubernur Bobby Nasution, masyarakat Sumatera Utara berharap bahwa persoalan ini dapat segera teratasi, sehingga setiap sekolah memiliki pemimpin yang mampu membawa perubahan positif di dunia pendidikan.
