SUMUT – Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (25/2/2026). Mereka menyampaikan tuntutan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Massa aksi menyuarakan aspirasi melalui orasi dan pernyataan sikap terbuka.
Dalam orasinya, perwakilan PB ALAMP AKSI mendesak Bobby Nasution untuk segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta pencopotan Kepala Dinas Koperasi dan Direktur Utama PT Dhirga Surya. Tuntutan itu disampaikan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah menjaga integritas birokrasi. Mahasiswa menilai langkah cepat diperlukan demi menjaga kepercayaan publik.
Aksi tersebut dipicu oleh informasi mengenai penetapan tersangka kasus dugaan korupsi terhadap salah satu pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut. Selain itu, muncul pula dugaan persoalan etik yang menyeret petinggi badan usaha milik daerah (BUMD). Meski demikian, para pengunjuk rasa meminta agar proses hukum tetap dihormati. Mereka menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah.
PB ALAMP AKSI menilai, kasus yang mencuat belakangan ini berpotensi mencoreng citra pemerintah daerah. Oleh sebab itu, mereka meminta gubernur untuk bersikap proaktif dalam melakukan evaluasi internal. Menurut mereka, langkah tersebut penting sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Transparansi dan akuntabilitas dinilai sebagai kunci utama.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi juga mendesak agar dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap instansi terkait. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan independen. Selain itu, mahasiswa meminta agar hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat.
Aksi di depan Kantor Gubernur Sumut berlangsung damai. Aparat keamanan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang di sekitar lokasi. Perwakilan massa aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara. Spanduk dan poster tuntutan turut dibentangkan sebagai simbol pernyataan sikap.
PB ALAMP AKSI menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. Mereka menyebutkan bahwa gerakan tersebut tidak bermuatan kepentingan politik praktis. Fokus utama mereka adalah mendorong pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan pelanggaran etik. Sikap kritis dinilai sebagai wujud partisipasi aktif warga negara.
Terkait tuntutan pencopotan pejabat, mahasiswa berpendapat bahwa langkah tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme administratif sesuai aturan yang berlaku. Mereka meminta agar gubernur tidak menunggu hingga proses hukum selesai untuk melakukan evaluasi jabatan. Namun demikian, mereka tetap menghormati kewenangan kepala daerah dalam mengambil keputusan. Aspirasi ini disampaikan sebagai rekomendasi moral.
Hingga aksi berlangsung, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemprov Sumut terkait tuntutan tersebut. Perwakilan mahasiswa berharap dapat diterima untuk berdialog secara langsung dengan pejabat terkait. Dialog dinilai sebagai solusi yang lebih konstruktif dalam menyampaikan aspirasi. Mereka menyatakan terbuka terhadap komunikasi lanjutan.
Isu integritas pejabat publik memang menjadi perhatian serius masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Publik semakin kritis terhadap dugaan penyimpangan yang melibatkan aparatur negara. Oleh karena itu, respons cepat dan transparan dari pemerintah dinilai sangat penting. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.
Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal proses hukum yang berjalan. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bekerja tanpa intervensi. Independensi lembaga penegak hukum dianggap sebagai pilar utama dalam pemberantasan korupsi. Dengan pengawasan publik, proses hukum diharapkan berjalan objektif.
Selain tuntutan pencopotan pejabat, PB ALAMP AKSI juga mendorong reformasi birokrasi yang lebih sistematis. Mereka menilai bahwa penguatan sistem pengawasan internal perlu ditingkatkan. Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran juga diharapkan lebih mudah diakses masyarakat. Upaya pencegahan dianggap sama pentingnya dengan penindakan.
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk dinamika demokrasi di daerah. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang selama dilakukan secara tertib. Aparat keamanan terlihat menjaga situasi agar tetap kondusif. Tidak ada laporan insiden berarti selama kegiatan berlangsung.
Di akhir aksi, massa menyampaikan harapan agar tuntutan mereka dapat ditindaklanjuti secara serius. Mereka menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Jika diperlukan, aksi lanjutan tidak menutup kemungkinan akan digelar. Namun mereka tetap mengedepankan pendekatan damai dan konstitusional.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi bagian dari sistem checks and balances dalam demokrasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu merespons aspirasi secara bijaksana dan proporsional. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dapat terus terjaga.
