MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Medan pada Senin (12/10/2026). Rakor tersebut diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia secara daring. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat menjaga stabilitas harga di seluruh daerah. Pemko Medan memanfaatkan fasilitas Command Center untuk memastikan seluruh materi rapat dapat diikuti dengan baik. Kehadiran secara virtual tersebut dinilai efektif sehingga koordinasi dapat berjalan tanpa terkendala jarak.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan, Citra Effendi Capah. Citra mengikuti jalannya rapat dari awal hingga akhir bersama sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemko Medan. Kehadiran perwakilan tersebut menunjukkan keseriusan Pemko Medan dalam menanggapi isu pengendalian inflasi. Para pejabat yang mendampingi turut mencatat berbagai arahan yang disampaikan selama rapat berlangsung. Hasil rapat tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan pangan.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam rapat itu, Tito mengajak seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk lebih sigap menghadapi potensi kenaikan harga barang dan jasa. Ia menilai pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi kunci agar gejolak harga tidak membebani masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Tito dengan penuh penekanan agar segera ditindaklanjuti di daerah masing-masing.
Pembahasan utama dalam rakor tersebut menyangkut potensi kenaikan inflasi akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ketegangan itu dinilai berpengaruh terhadap harga minyak dunia yang pada gilirannya dapat memengaruhi biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri. Kenaikan harga energi berpotensi merambat ke berbagai sektor, termasuk transportasi dan pangan. Pemerintah pun diminta mencermati perkembangan situasi global secara saksama. Antisipasi sejak dini dinilai penting agar dampaknya terhadap perekonomian daerah dapat ditekan.
Selain faktor geopolitik, rakor juga menyoroti bencana alam yang mengganggu rantai pasok pangan di sejumlah wilayah. Gangguan tersebut dapat menghambat distribusi bahan pokok sehingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran. Pemerintah daerah diminta memastikan kelancaran arus barang, terutama dari daerah penghasil ke daerah konsumen. Koordinasi antardaerah dinilai perlu diperkuat guna menjaga ketersediaan pasokan. Langkah tersebut diharapkan mampu meredam dampak bencana terhadap stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Dalam paparannya, Tito mengungkapkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2026 mengalami peningkatan dari 3,19 persen menjadi 3,28 persen. Meskipun kenaikan tersebut tergolong tipis, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah. Menurutnya, tren kenaikan perlu diwaspadai karena dapat berlanjut jika tidak segera dikendalikan. Data inflasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan langkah antisipatif di tingkat daerah. Setiap daerah diminta rutin memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing.
Tito secara khusus meminta pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga komoditas pangan, terutama cabai, beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Komoditas tersebut dinilai sangat memengaruhi pengeluaran rumah tangga dan kerap menjadi penyumbang utama inflasi. Pemerintah daerah diharapkan aktif melakukan pemantauan harga di pasar serta memastikan ketersediaan stok yang memadai. Selain itu, pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah dapat menjadi opsi untuk menjaga keterjangkauan harga. Upaya tersebut diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Menindaklanjuti arahan Mendagri, Pemko Medan berkomitmen memperkuat langkah pengendalian inflasi di Kota Medan. Pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan pasar modern akan ditingkatkan agar setiap pergerakan harga dapat segera diketahui. Koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, dan distributor juga akan diperkuat untuk menjaga kelancaran pasokan. Pemko Medan pun berencana mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut diambil demi memastikan stabilitas harga tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Pengendalian inflasi dinilai tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Peran pelaku usaha, produsen, hingga masyarakat sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Masyarakat diimbau untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan. Kerja sama yang solid antarpihak diyakini mampu menekan gejolak harga di lapangan. Dengan demikian, stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga secara berkelanjutan.
Melalui rakor tersebut, pemerintah berharap seluruh daerah dapat bergerak serempak dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Pemko Medan menyatakan siap melaksanakan seluruh arahan yang disampaikan guna melindungi kesejahteraan warga Kota Medan. Perkembangan inflasi ke depan akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kewaspadaan terhadap dinamika global dan gangguan pasokan dinilai tetap perlu dijaga. Dengan koordinasi yang konsisten, inflasi diharapkan dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi.
