TOKOBERITA.COM – Pemerintah Kota Medan dikejutkan oleh temuan mengejutkan setelah empat pejabatnya dinyatakan positif mengonsumsi narkotika. Keempat pejabat tersebut terdiri dari seorang camat dan dua lurah di lingkungan Pemkot Medan, serta satu orang aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Hasil tes urine yang dilakukan beberapa waktu lalu secara resmi mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan zat terlarang.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan akan segera mengumumkan identitas keempat pejabat tersebut dalam waktu dekat. Pengumuman ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan komitmen Pemkot Medan dalam memerangi peredaran narkoba di kalangan aparatur pemerintah. “Hasilnya sudah ada, tinggal kita ekspos. Kami akan koordinasikan dengan BNN untuk penjelasan lebih lanjut,” ujar Rico Waas, Selasa (27/5/2025).
Tes urine terhadap para pejabat ini dilakukan usai kegiatan senam pagi di rumah dinas Wali Kota Medan. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari program rutin Pemkot Medan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan integritas dan kebersihan aparatur sipil negara dari pengaruh narkoba. Hasil laboratorium kemudian mengonfirmasi bahwa keempat pejabat tersebut positif mengandung zat terlarang dalam tubuh mereka.
Rico Waas menegaskan bahwa temuan ini tidak akan ditutup-tutupi. Pemkot Medan berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, terlebih lagi jika pelakunya adalah pejabat publik. “Kami tidak akan membiarkan hal seperti ini merusak citra birokrasi Medan. Siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
BNN Kota Medan telah melakukan pengecekan ulang terhadap sampel urine untuk memastikan keakuratan hasil tes. Langkah ini diambil untuk menghindari kesalahan diagnosis yang bisa merugikan pihak yang tidak bersalah. “Kami ingin memastikan bahwa hasilnya benar-benar valid sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut,” jelas Kepala BNN Kota Medan, Kombes Pol. Arief Fajar.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat, mengingat para pejabat tersebut seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas dan moralitas. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat tidak hanya merusak citra individu, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Ini sangat memalukan. Bagaimana bisa pejabat yang seharusnya menjaga ketertiban justru melanggar hukum?” ujar seorang warga Medan.
Menurut sumber terpercaya, keempat pejabat tersebut diduga telah lama terlibat dalam penggunaan narkoba. Beberapa di antaranya bahkan disebutkan sebagai pengguna aktif yang mendapatkan pasokan dari jaringan tertentu. BNN saat ini sedang mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkoba yang lebih besar.
Wali Kota Medan memastikan bahwa keempat pejabat tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga akan menghadapi proses hukum jika terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk memproses kasus ini secara hukum,” kata Rico Waas.
Tindakan tegas Pemkot Medan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk aktivis anti-narkoba dan pengawas birokrasi. Mereka menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak mentolerir penyimpangan di tubuh birokrasi. “Ini harus menjadi peringatan bagi semua ASN agar menjauhi narkoba,” ujar Ketua LSM Anti-Narkoba Sumatera Utara, Rudi Hartono.
Di sisi lain, kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan internal di lingkungan Pemkot Medan. Beberapa pihak mempertanyakan bagaimana para pejabat tersebut bisa lolos dari pemeriksaan rutin sebelumnya. “Harus ada evaluasi sistem pengawasan ASN agar kejadian serupa tidak terulang,” saran pengamat kebijakan publik, Dr. Andi Wijaya.
BNN Kota Medan berencana memperluas pemeriksaan narkoba ke seluruh jajaran Pemkot Medan dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi pejabat atau ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. “Kami akan melakukan tes urine dan darah secara acak kepada seluruh ASN,” ungkap Arief Fajar.
Masyarakat Medan pun mendesak agar kasus ini diselesaikan secara transparan dan adil. Mereka berharap identitas keempat pejabat segera diumumkan agar tidak menimbulkan spekulasi yang meresahkan. “Publik berhak tahu siapa saja yang terlibat. Jangan sampai ada yang dikorbankan atau ditutup-tutupi,” kata Ketua DPRD Kota Medan, Ahmad Syafii.
Sementara itu, keluarga dari para pejabat yang terlibat dilaporkan sedang berusaha memberikan dukungan hukum. Beberapa di antaranya bahkan menyangkal hasil tes dan menyatakan akan mengajukan banding atas temuan tersebut. “Kami yakin ada kesalahan dalam pemeriksaan. Klien kami tidak mungkin menggunakan narkoba,” ujar pengacara salah satu pejabat.
Pemkot Medan berjanji akan terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap ASN untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Rico Waas menegaskan bahwa program random tes narkoba akan menjadi agenda rutin ke depannya. “Kami ingin memastikan bahwa birokrasi Medan bersih dari narkoba dan bisa melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.
Dengan terus bergulirnya kasus ini, diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemkot Medan dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan internal. Masyarakat juga berharap agar kasus ini ditangani secara profesional tanpa pandang bulu, demi menjaga marwah birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
