
PEMPROV SUMUT – Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah pusat menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi pada penghujung tahun ini. Salah satu opsi yang disiapkan ialah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang bertujuan mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan bencana. Langkah tersebut diambil seiring meningkatnya potensi cuaca ekstrem yang kerap memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah. Kesiapan sejak dini dinilai penting agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya itu menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga keselamatan warga.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Provinsi Sumut yang digelar di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Polonia, pada Senin (16/11/2026). Rakor itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah antarpemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan. Suasana rapat berlangsung serius dengan pembahasan yang berfokus pada kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas instansi. Lokasi di lanud dipilih karena berkaitan dengan dukungan operasi udara yang mungkin diperlukan.
Selain Menko PMK, rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Sejumlah unsur terkait dari pemerintah, TNI, Polri, dan lembaga teknis lainnya turut hadir untuk memberikan masukan. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana pada akhir tahun. Mereka membahas kesiapan wilayah-wilayah yang selama ini dikenal rawan terdampak banjir dan longsor. Koordinasi yang solid dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di lapangan.
Operasi Modifikasi Cuaca disebut sebagai salah satu opsi yang dipersiapkan untuk mengurangi intensitas hujan di kawasan rawan bencana. Teknologi tersebut bekerja dengan cara mengondisikan awan hujan agar curah hujan dapat dialihkan atau dikurangi sebelum jatuh di wilayah berisiko tinggi. Pemerintah menilai OMC dapat menjadi pelengkap upaya mitigasi lainnya, bukan satu-satunya solusi. Pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kondisi atmosfer serta rekomendasi dari lembaga yang berwenang. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat dijalankan secara tepat dan efektif.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut telah diinstruksikan untuk memastikan informasi potensi cuaca ekstrem sampai kepada masyarakat. Informasi tersebut bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan harus disampaikan secara masif serta transparan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu warga mengambil langkah antisipasi lebih awal. Instruksi itu berlaku bagi semua daerah, terutama yang berpotensi dilanda hujan berintensitas tinggi. Pemprov berharap tidak ada warga yang luput dari informasi peringatan dini.
Bobby juga mengungkapkan bahwa dalam rakor telah dibahas titik-titik kumpul yang disiapkan apabila terjadi luapan air atau tanah longsor. Titik kumpul tersebut berfungsi sebagai lokasi aman bagi warga untuk berlindung sementara saat kondisi darurat. Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, kemudahan akses, dan daya tampung. Dengan adanya titik kumpul yang jelas, proses evakuasi diharapkan berlangsung lebih cepat dan teratur. Masyarakat pun diminta mengenali lokasi titik kumpul di sekitar tempat tinggal masing-masing.
Menurut Bobby, Menko PMK Sugiono dalam arahannya meminta setiap daerah yang berpotensi mengalami hujan intensitas tinggi benar-benar menyosialisasikan informasi cuaca hingga ke tingkat masyarakat. Arahan tersebut bertujuan agar warga dapat meningkatkan kewaspadaan sebelum bencana terjadi. Peringatan dini yang sampai tepat waktu dinilai mampu menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian materi. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa hingga aparat di tingkat desa dan kelurahan. Komunikasi yang efektif menjadi bagian penting dari mitigasi bencana.
Kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Warga diimbau memantau informasi cuaca dari sumber resmi dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan menjaga kebersihan saluran air dan sungai agar tidak tersumbat sampah yang dapat memperparah banjir. Apabila terjadi kondisi darurat, warga diminta segera menuju titik kumpul dan melapor kepada petugas. Kesadaran bersama dinilai mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana.
Sumut merupakan wilayah dengan karakteristik geografis yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama pada puncak musim hujan. Pengalaman bencana pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam menyusun strategi penanganan yang lebih baik. Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota terus dilakukan secara berkelanjutan. Kesiapan personel, logistik, dan peralatan evakuasi juga menjadi perhatian utama dalam rakor tersebut. Pemerintah berharap seluruh persiapan dapat berjalan optimal sebelum ancaman cuaca ekstrem benar-benar terjadi.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap langkah mitigasi yang disiapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana bagi masyarakat Sumatera Utara. Sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh unsur terkait dinilai menjadi fondasi utama kesiapsiagaan. Ke depan, evaluasi dan pemantauan kondisi cuaca akan terus dilakukan agar langkah antisipasi dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Dengan persiapan yang matang, pemerintah optimistis penghujung tahun dapat dilalui dengan aman. Masyarakat pun diharapkan tetap waspada, tenang, dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.
