“Pemko Medan memaparkan langkah pemulihan dan penanganan pascabencana dalam koordinasi bersama Satgas PRR Wilayah Sumatera.”
PEMKO MEDAN – (Pemko) Medan memaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Pemaparan tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar di Balai Kota Medan pada Senin (28/9/2026). Kegiatan itu dihadiri oleh jajaran perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana. Monev tersebut menjadi wadah bagi Pemko Medan untuk melaporkan capaian sekaligus kendala yang dihadapi selama proses pemulihan. Suasana pertemuan berlangsung serius dan penuh keterbukaan dalam membahas langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh.
Pemaparan progres tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, di hadapan tim Satgas PRR. Ia menjelaskan bahwa dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, sebanyak 19 kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana meluas hampir di seluruh wilayah kota. Kondisi itu menuntut penanganan yang terencana, terukur, dan menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat. Erfin menegaskan bahwa Pemko Medan terus berupaya memulihkan kondisi wilayah terdampak secara bertahap dan berkelanjutan.
Sebagai wujud keseriusan dalam proses pemulihan, Pemko Medan telah mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak bencana. Dukungan dana itu mencakup pembangunan fisik serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Melalui alokasi tersebut, Pemko Medan berharap pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Penganggaran ini juga menunjukkan bahwa penanganan pascabencana menjadi salah satu prioritas pemerintah kota pada tahun ini.
Salah satu bentuk penguatan pelayanan dasar yang menjadi perhatian ialah layanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana. Banyak warga kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting, seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, saat banjir melanda permukiman mereka. Padahal, dokumen kependudukan sangat dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik dan bantuan pemerintah. Oleh karena itu, Pemko Medan memberikan perhatian khusus agar warga dapat segera memperoleh kembali dokumen mereka. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan hak-hak warga terdampak tetap terpenuhi.
Untuk mempermudah masyarakat, layanan administrasi kependudukan tersebut kini diperluas hingga menjangkau seluruh 21 kecamatan di Kota Medan. Perluasan layanan itu dimaksudkan agar warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen yang hilang atau rusak. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kebijakan tersebut sekaligus mencerminkan upaya Pemko Medan mendekatkan pelayanan publik kepada warga. Pemerintah kota berharap langkah ini mampu meringankan beban masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana.
Selain layanan kependudukan, Pemko Medan juga memberikan perhatian pada sektor kesehatan yang turut terdampak bencana. Sejumlah sarana kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pembantu (pustu), telah direhabilitasi. Perbaikan tersebut bertujuan memastikan fasilitas kesehatan dapat kembali beroperasi secara optimal dalam melayani warga. Keberadaan sarana kesehatan yang layak sangat penting, terutama pada masa pemulihan ketika kebutuhan layanan medis masyarakat cenderung meningkat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menjaga kesehatan dan keselamatan warganya.
Di samping itu, Pemko Medan turut membenahi sarana dan prasarana persampahan guna mendukung penanganan pascabencana. Bencana hidrometeorologi kerap meninggalkan timbunan sampah dalam jumlah besar yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik dinilai penting agar wilayah terdampak dapat segera pulih dan bersih kembali. Pembenahan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi risiko penyumbatan saluran air yang berpotensi memicu banjir susulan. Dengan demikian, penanganan persampahan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan secara menyeluruh.
Kegiatan Monev ini memiliki peran penting dalam memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana. Melalui evaluasi tersebut, Satgas PRR dapat menilai capaian yang telah diraih serta mengidentifikasi hambatan yang perlu segera diatasi. Masukan dan arahan dari satgas diharapkan dapat memperkuat langkah Pemko Medan dalam mempercepat proses pemulihan. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan pascabencana. Sinergi tersebut juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kondisi masyarakat yang kembali normal dan tangguh menghadapi bencana.
Pemaparan yang disampaikan Pemko Medan menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana masih terus berjalan dan memerlukan kerja sama seluruh pihak. Pembangunan fisik, penguatan pelayanan dasar, serta pembenahan sarana kesehatan dan persampahan menjadi fokus utama pemerintah kota. Seluruh langkah tersebut diarahkan agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan secara normal. Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara terukur dan transparan dalam menangani dampak bencana. Dukungan dari pemerintah pusat, satgas, dan masyarakat diharapkan terus terjalin demi pemulihan Kota Medan yang berkelanjutan.
