
Menteri Koordinator Bidang Hukum – Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui adanya dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya. Informasi itu diterima kepala negara melalui laporan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta pada Selasa malam. Kasus ini langsung menyedot perhatian publik karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat tertinggi negara. Pernyataan Yusril sekaligus menjawab pertanyaan banyak pihak tentang sejauh mana Presiden mengetahui perkara tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa Kapolri telah melaporkan persoalan itu secara langsung kepada Presiden. Laporan tersebut dinilai perlu disampaikan segera karena menyangkut kepentingan negara. Menurut Yusril, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat pemerintahan merupakan persoalan serius. Persoalan itu tidak boleh dipandang remeh oleh siapa pun yang memegang tanggung jawab penegakan hukum. Ia menilai penanganannya harus dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh.
“Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” kata Yusril dalam konferensi pers tersebut. Ucapan itu menegaskan bahwa jalur pelaporan dari Kapolri kepada Presiden telah berjalan. Yusril tidak menyebutkan secara rinci waktu penyampaian laporan itu. Ia hanya memastikan bahwa Presiden sudah memperoleh informasi yang diperlukan. Penegasan tersebut sekaligus meredam spekulasi tentang kemungkinan Presiden tidak mengetahui perkara ini.
Yusril menegaskan bahwa dugaan penyadapan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menyoroti bahwa hingga kini belum diketahui secara pasti tujuan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya. Ketiadaan kejelasan tujuan itu dinilai membuat perkara ini semakin sensitif. Aparat penegak hukum pun diharapkan menelusurinya sampai tuntas. Publik juga menantikan jawaban atas apa sebenarnya yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut.
Yusril turut mempertanyakan kepentingan di balik penyadapan yang diduga menyasar kepala negara, para menteri, serta sejumlah pihak lainnya. Cakupan sasaran yang luas itu menimbulkan tanda tanya besar tentang motif yang melatarbelakanginya. Menurutnya, tindakan semacam ini patut diusut secara terang agar tidak menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat. Ia berharap proses hukum dapat mengungkap siapa saja yang memerintahkan dan menikmati hasil penyadapan itu. Kejelasan tersebut dianggap penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka dijerat atas dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penetapan tersebut menjadi langkah awal yang menunjukkan bahwa kepolisian memproses kasus ini secara resmi. Status tersangka tentu belum berarti bersalah, sebab proses hukum masih berjalan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi terhadap ketiganya.
Ketiga tersangka itu ialah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo. Tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Satu tersangka lagi ialah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Keterlibatan para pejabat berpangkat tinggi ini membuat perkara tersebut menjadi sorotan luas. Banyak pihak menilai kasus ini menguji komitmen Polri dalam menindak anggotanya sendiri.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa ketiganya diduga menyadap sejumlah nomor telepon sejak 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan diduga meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, dan tokoh organisasi masyarakat. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan pengusaha juga disebut menjadi target. Rentang sasaran yang sangat luas itu memperlihatkan potensi dampak perkara ini terhadap banyak sektor. Penyidik masih mendalami seluruh pihak yang menjadi korban dugaan penyadapan tersebut.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik. Perintah itu juga disebut tidak disertai lampiran laporan polisi sebagaimana lazimnya prosedur yang berlaku. Aktivitas tersebut, menurut penyidik, tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Dugaan inilah yang menjadi dasar penetapan para tersangka dalam perkara tersebut. Kelalaian terhadap prosedur itu dinilai mencederai prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan penyadapan.
Kasus dugaan penyadapan ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu mendatang. Masyarakat berharap penyidikan berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan. Pemerintah juga diharapkan memastikan pengawasan penyadapan diperketat agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Penegakan hukum yang adil dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Perkembangan lebih lanjut terkait perkara ini akan terus dipantau oleh berbagai kalangan.
