
PEMKO MEDAN – Pemerintah Kota Medan memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat melalui kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2027. Pembebasan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki ketetapan pajak di bawah Rp100.000 per tahun. Kebijakan itu dinilai menjadi angin segar bagi warga, terutama pemilik objek pajak dengan nilai ketetapan kecil. Pemko Medan berharap langkah tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti keberpihakan pemerintah kota kepada warga.
Selain pembebasan pajak, Pemko Medan juga memberikan keringanan berupa diskon sebesar 50 persen bagi tunggakan PBB tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Keringanan tersebut diberikan agar wajib pajak yang memiliki tunggakan terdorong untuk segera melunasi kewajibannya. Dengan adanya diskon itu, beban pembayaran yang harus ditanggung masyarakat menjadi lebih ringan. Pemerintah kota menilai kebijakan ini dapat menjadi solusi bagi warga yang selama ini kesulitan menyelesaikan tunggakan. Pemko berharap tingkat kepatuhan pembayaran pajak dapat meningkat setelah kebijakan tersebut diberlakukan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diperkirakan menyasar 61.376 objek pajak di Kota Medan. Jumlah itu menunjukkan bahwa manfaat kebijakan akan dirasakan oleh banyak warga di berbagai wilayah kota. Menurut Rico, total nilai pembebasan pajak yang diberikan diperkirakan mencapai Rp3,85 miliar. Angka tersebut merupakan nilai pendapatan daerah yang direlakan pemerintah demi meringankan beban masyarakat. Rico menegaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga.
Penjelasan tersebut disampaikan Rico di Balai Kota Medan pada Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah kota. Rico menyebutkan bahwa pada 2027 wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memberikan diskon sebesar 50 persen bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Pernyataan itu disampaikan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai bentuk keringanan yang diberikan.
Menurut Rico, pembebasan PBB-P2 bagi wajib pajak dengan ketetapan kecil merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan terbatas. Ia menilai pajak dengan nominal kecil sering kali tetap terasa membebani bagi sebagian warga. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk menggratiskannya agar masyarakat dapat mengalihkan dana tersebut untuk kebutuhan lain. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Rico menyebut stimulus ini sebagai salah satu upaya menggerakkan perekonomian warga.
Sementara itu, pemberian diskon 50 persen atas tunggakan PBB dinilai sebagai langkah untuk membersihkan beban piutang pajak yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Dengan keringanan tersebut, wajib pajak diharapkan tidak lagi merasa terbebani oleh denda dan tunggakan yang menumpuk. Pemerintah kota mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kemudahan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah. Pada akhirnya, penerimaan tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Kebijakan ini juga dipandang sebagai upaya menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pendapatan daerah. Meski ada nilai pendapatan yang direlakan, pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga penerimaan dari sektor lain tetap terjaga. Keringanan yang diberikan diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Pemerintah kota meyakini bahwa kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan yang dibuat berpihak kepada warga. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci pengelolaan pajak yang sehat.
Masyarakat Kota Medan diimbau agar memanfaatkan program keringanan tersebut dengan segera menyelesaikan kewajiban pajak yang tertunggak. Wajib pajak juga diminta memastikan data objek pajaknya telah tercatat dengan benar agar dapat menerima manfaat kebijakan. Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait akan melakukan sosialisasi supaya informasi sampai kepada seluruh warga. Sosialisasi tersebut penting agar tidak ada warga yang berhak namun tidak mengetahui adanya keringanan. Petugas pajak diharapkan memberikan pelayanan yang ramah dan mudah kepada masyarakat.
Kebijakan stimulus ini diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian warga sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai kalangan menilai langkah tersebut sebagai terobosan yang patut diapresiasi karena langsung dirasakan oleh warga. Namun, pelaksanaannya tetap perlu dikawal agar tepat sasaran dan transparan. Pemerintah diharapkan menyampaikan mekanisme dan ketentuan teknis secara jelas kepada publik. Dengan begitu, tujuan kebijakan untuk meringankan beban warga dapat tercapai secara optimal.
Melalui kebijakan pembebasan PBB-P2 dan diskon tunggakan ini, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat. Rico berharap stimulus tersebut dapat menjadi dorongan bagi warga untuk lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pajak. Ke depan, pemerintah kota akan terus mengevaluasi efektivitas kebijakan agar manfaatnya semakin dirasakan. Pajak yang dibayarkan masyarakat diharapkan terus dikelola secara transparan demi kemajuan Kota Medan. Dengan dukungan semua pihak, kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kesejahteraan warga yang lebih baik.
